Lele 2010

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Prabowo Subianto mendesak Komisi IV DPR segera membuat keputusan politik untuk perkembangan pertanian Indonesia agar tidak digilas oleh kebijakan impor komoditi pertanian.

"HKTI siap menyumbangkan pemikiran, konsep, sehingga keputusan politik bisa membantu dan memperkuat pertanian Indonesia, karena pertanian adalah kebutuhan bangsa," tegas Prabowo saat menyampaikan pokok-pokok pemikiran HKTI dalam acara audensi dengan Komisi IV DPR di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (17/2). 

Diingatkan Prabowo, kebijakan perdagangan yang dijalankan pemerintah Indonesia saat ini dinilai paling liberal di dunia. Kebijakan tersebut justru bertentangan dengan kebijakan revitalisasi pertanian. "Ironis, di saat pemerintah menjanjikan prioritas pembangunan pertanian tapi justru pemerintah memasukkan bea masuk nol persen, sementara WTO masih membolehkan bea masuk 160 persen," katanya.

Tidak heran bila Indonesia melakukan impor ikan lele dan ikan patin. "Kalau garam sudah lama kita impor," ujarnya. Karena itu, mantan Danjen Kopassus itu menawarkan perlunya suatu perubahan. "Elite kita memandang sektor pertanian bukan sektor pendukung," tambah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Prabowo berharap pemerintah dapat mewujudkan sistem ketahanan pangan dengan membuka lahan dua juta hektar. Dalam audensi itu HKTI Praboowo menyerahkan sumbangan pemikiran kepada Komisi IV berupa  18 konsep mulai dari pembangunan pertanian hingga konsep mengatasi perubahan iklim. HKTI mendesak pemerintah dan Komisi IV DPR agar alokasi APBN untuk sektor pertanian ditingkatkan menjadi minimal 10 persen dari total APBN.

HKTI juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi APBD untuk sektor pertanian 10 persen alokasi APBN dan APBD. Hal itu harus menjadi concern dan menjadi gerakan bersama  dalam rangka menyelamatkan masa deepan Indonesia dan pertanian Indonesia.

Menanggapi usulan tersebut pimpinan Komisi IV menyatakan, masalah beras impor sudah menjadi agenda untuk dibicarakan dalam rapat gabungan bersama pemerintah, karena masalahnya menyangkut lintas kementerian.

Komisi IV DPR RI mengucapkan terima kasih kepada HKTI Prabowo yang memberikan sumbangan 18 pemikiran. "18 Pemikiran Prioritas  HKTI itu akan menjadi masukan menarik untuk dikaji, sebelum menjadi keputusan politik," pungkas Ketua Komisi IV DPR, Ahmad Muqowam. (fas/jpnn)